Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I Apbd Tahun 2015

pimpinRapat Evaluasi Triwulan I APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang berlangsung di Pendopo KP3B Serang, Kamis (23/04). Langsung dipimpin oleh Plt. Gubernur Banten Rano Karno beserta Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kurdi Matin.

Dalam laporannya Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Banten E. Kusmayadi menyampaikan hasil evaluasi triwulan I APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari pendapatan 7,6 trilyun, belanja daerah 8,9 trilyun, dan pembiayaan 1,3 trilyun. Komponen belanja daerah terdiri dari belanja langsung sebesar 44,95 % dan belanja tidak langsung sebesar 55,05 %.

Untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 6,64 %, dan belanja non pegawai sebesar 48,41 %. Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,93 %, belanja barang dan jasa sebesar 22,27 %, dan belanja modal sebesar 20,75 %.

Capaian kinerja secara keseluruhan Triwulan I APBD Prov. Banten Tahun 2015 adalah realisasi fisik sebesar 11,96 % dari target 19,39 % dengan deviasi sebesar – 7,58 %. Realisasi keuangan sebesar 7,8 % dan sisa anggaran sebesar 92,82 %.

Menurut Plt. Gubernur Banten Rano Karno bahwa capaian realisasi ini dirasakan sudah cukup walaupun belum maksimal karena ini baru menginjak Triwulan I.

“Sekarang inspektorat perannya lebih dimaksimalkan perannya karena ada sistem akrual yang mengharuskan pendampingan agar tidak terjadi penumpukan sehingga pada akhir tahun dapat tercapai realisasi yang diinginkan,” ungkap Rano Karno.

Mengenai persentasi nilai hijau, kuning dan merah menurut Plt. Gubernur Banten adalah hijau dan kuning lebih besar persentasinya dari warna merah.

“Nilai warna merah diisi oleh SKPD yang mempunyai anggaran besar misalnya Dinas BMTR dan Dinas SDAP,” ujar Plt. Gubernur Banten.

Dalam kesempatan itu juga Plt. Gubernur Banten mengungkapkan bahwa untuk saat ini pemeriksaan lebih menekankan kepada kualitas dan bersikap optimis dalam triwulan selanjutnya realisasi dapat tercapai sesuai target.

Sementara Sekretaris Daerah Prov. Banten mengungkapkan akan merumuskan formula baru dalam penentuan target.

“Sementara mengapa kecil karena tidak varian antara SKPD yang mengelola konstruksi dengan yang tidak, itu disamakan targetnya berbasis kebutuhan keuangan per triwulan sehingga targetnya hampir 20 % ke atas “ tegas Kurdi Matin.

Lebih lanjut Sekda Banten ke depannya akan merumuskan bahwa tidak semua SKPD harus flat targetnya misalnya untuk konstruksi targetnya di bawah 15 % dan untuk non konstruksi di atas 20 %.

Dalam kesempatan tersebut Asda I, II, dan III Prov. Banten beserta seluruh Kepala SKPD Prov. Banten juga turut hadir.(Adv)