Buruh Mulai Bergerak

TERASBANTEN.com – Elemen buruh mulai bergerak memperjuangkan upah mereka di tahun 2017. Kemarin, ribuan buruh dari seluruh kabupaten/kota di Banten memenuhi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang menolak formulasi kenaikan upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Buruh menuntut Plt Gubernur Banten Nata Irawan tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan PP 78/2015, tetapi berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain di KP3B, ribuan buruh juga bergerak menuntut hal yang sama di Kabupaten Tangerang. Di sana, buruh bahkan sempat menutup akses pintu Tol Bitung sebagai bentuk perlawanan.

Elemen buruh yang berunjuk rasa sendiri merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja seperti Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS). Mereka tiba sekiar pukul 13.00 WIB dan melakukan orasi bergantian.

Emosi buruh sempat tersulut setelah belum ada satupun perwakilan Pemprov Banten yang menemui mereka. Sebagian pagar besi yang membentengi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pun rusak.  Selain itu, membludaknya buruh hingga memenuhi dua lajur Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, membuat aparat Kepolisian harus melakukan buka tutup jalan.

Selang beberapa jam, perwakilan buruh diterima dan oleh Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakestrans) Banten Alhamidi di ruang Aula Setda Banten, yang terletak di lantai dua kantor Gubernur Banten.

Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang Asep Saefulloh mengatakan bahwa buruh menolak penetapan UMK berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena acuan yang dipakai tidak masuk akal, yakni laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi di tiap daerah berbeda.

Buruh menginginkan agar penetapan UMK dikembalikan kepada sistem survei kebutuhan hidup layak seperti dua tahun lalu. Penetapan UMK melalui survei KHL lebih adil karena diketahui pihak-pihak berkepentingan terutama buruh dan pengusaha.

Ketua Umum FSBKS Sanudin dari Kota Cilegon berharap Plt Gubernur mengesahkan kenaikan UMK yang direkomendasikan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi yakni 20 persen dibandingkan UMK tahun lalu, bukan dengan rasio 8,25 persen seperti yang ditetapkan pusat. “Awalnya perusahaan ingin kenaikan upah hanya 8,25 persen, sesuai PP 78. Kemudian Walikota memutuskan rekomendasi kenaikan upah sebesar 20 persen. Kami yakin keputusan itu melewati banyak pertimbangan,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD SPN Provinsi Banten Ahmad Saukoni mengatakan, aksi buruh akan terus dilakukan sampai tuntutan dipenuhi. “PP 78 telah membuat Provinsi Banten menjadi darurat upah minim, sedangkan harga-harga kebutuhan ekonomi terus melambung tinggi,” ujarnya.

Wakil Ketua KSPSI Provinsi Banten Suryadi berharap Plt Gubernur bisa menangkap aspirasi para buruh. Asda I Pemprov Banten Anwar Mas’ud mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan buruh tersebut kepada Plt Gubernur Nata Irawan. Ia mengaku, saat ini Plt Gubernur Banten Nata Irawan sedang menjalankan tugas lain, sehingga tidak bisa menemui perwakilan buruh. “Tuntutan teman-teman buruh nanti, akan kami sampaikan ke Pak Plt Gubernur Banten, intinya buruh menolak PP 78,” katanya.

Terkait perbedaan rekomendasi UMK dari kabupaten/kota, lanjut Anwar, hal itu akan disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing daerah. “Saya harus melapor dulu,” katanya. Aksi buruh kemarin berlangsung sampai malam pukul 19.30 WIB. “Baik kawan-kawan, hari ini (kemarin -red) kita sudahi dengan hasil yang mengecewakan, belum jelas, hati-hati semuanya di perjalanan,” ujar salah satu buruh menggunakan pengeras suara di salah satu mobil komando. @DF