2017, Pindah SMA Harus Lapor Pemprov

TERASBANTEN.com – Mulai 1 Januari 2017 pengelolaan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Maka, setiap siswa yang ingin pindah sekolah otomatis harus melapor ke pemprov.

“Karena pengelolaannya sudah diambil alih, maka kami tak bisa lagi mengurusinya,” kata kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Sri Wahyuning Hadi, di Cirebon, Selasa (27/12/2016).

Surat keputusan pengambilalihan pengelolaan ini sudah diterima Dinas Pendidikan di kota/kabupaten bulan lalu. Di dalam surat dijelaskan pemindaah ini membawa perubahan di personalia atau pegawai, bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan guru, pengurusan kenaikan pangkat, pendirian sekolah, dan sertifikasi guru.

“Jadi, kalau ada yang mau mengurus kenaikan pangkat, sertifikasi, dan lainnya, harus diurus ke provinsi,” kata Yuni.

Tunjangan dan bantuan yang sebelumnya dianggarkan pemerintah daerah, tahun depan pun sudah tak dianggarkan lagi.

Per 1 Januari, Dinas Pendidikan juga tak lagi memiliki Bidang Pendidikan Menengah. Dinas Pendidikan nantinya hanya mengelola TK, SD, SMP, dan pendidikan nonformal (PNF).

Yuni belum memetakan dampak baik dan buruk dari pengambilalihan ini. Menurutnya, penilaian  bisa dilakukan setelah pengelolaan sudah berjalan. @DF